Kepabeanan Adalah: Pengertian, Tempat, Jenis Dan Tarifnya …
Kepabeanan Adalah. Kepabeanan Adalah – Dalam hal ini Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dan pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan aturan-aturan …
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN
7. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir. 8. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah Importir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. 9.
Ini Tujuh Layanan Khusus Mitra Utama Kepabeanan
FOTO: IST. Ini Tujuh Layanan Khusus Mitra Utama Kepabeanan. Pajak, Jakarta – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC/Bea Cukai) memberikan layanan khusus bagi para importir dan eksportir yang ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan (MITA). Kepala Subdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menyebutkan, ada …
Bea Cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting Diketahui
Bidang ekspor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG KEPABEANAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Im por adalah barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean dari luar daerah pabean. 2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang …
155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan …
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. bahwa ketentuan kepabeanan di bidang ekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri …
TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG …
bidang kepabeanan dan cukai, mengingat ketentuan PMK 47/PMK.04/2012 disusun berdasarkan ketentuan tahun 2012 dan terjadinya perkembangan probis di KPBPB Pengaturan khusus terkait layanan dan pengawasan atas pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari KPBPB berdasarkan karakteristik KPBPB Tindak lanjut rekomendasi aparat …
Awali 2022, DJBC Punya 3 Direktorat dan 1 Subdirektorat …
2. Ilustrasi. Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai. foto: (beacukai.go.id) JAKARTA, DDTCNews - Guna meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan …
Tentang Kepabeanan – Beacukai Medan
Kegiatan di bidang kepabeanan meliputi : Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perlakuan terhadap barang yang diimpor : Terhadap barang …
Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Kepabeanan …
Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan di bidang ekspor secara regulasi diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102A, didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan dibidang ekspor, tidak hanya itu Instansi Bea dan Cukai memiliki …
PENJELASAN
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai bentuk insentif di bidang kepabeanan yang selama ini diberikan, tidak dapat menampung tuntutan investor luar negeri untuk dapat melakukan pelelangan, daur ulang, dan kegiatan lain karena adanya pembatasan tujuan TPB hanya untuk menimbun barang impor untuk diolah, dipamerkan, dan/atau …
Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan …
Ayat (1) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran terhadap Pasal 10D ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang, yaitu impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk, maka besarnya denda dihitung berdasarkan bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang yang disalahgunakan, …
Apa Itu Bea Cukai dan Produk Kena Cukai?
Dikutip dari situs Bea Cukai Ternate, tugas pokok Dirjen Bea Cukai adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Produk bea cukai. Nyatanya tidak …
Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Kamis (29/12) mengatakan ada tujuh layanan khusus di bidang kepabeanan yang …
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK …
Pasal 9, Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai; b. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean; c. penyiapan bahan penyusunan rencana, …
Peraturan Menteri Keuangan, 145/PMK.04/2022
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan melalui penyederhanaan prosedur serta penyempurnaan kebijakan di bidang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor pengembalian untuk meningkatkan daya saing, investasi, dan ekspor nasional, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 …
Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. 11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang ini. 12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184
perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan: e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan …
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007
Pengertian Bea Cukai: Sejarah, Kebijakan, Tugas, dan Fungsinya
Selain itu, bea cukai ini tergabung pada bidang kepabeanan. Kepabeanan ini merupakan induk dari bea dan cukai. Pada zaman yang modern ini, bea cukai lebih populer disebut dengan sebutan custom. Objek cukai sangatlah beragam, seperti cerutu, minuman keras, dan lain-lain. Masing-masing negara memiliki aturannya sendiri mengenai bea cukai.
Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
B. Peran Kebijakan Fiskal di Bidang Kepabeanan. Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN. Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud, dengan: 1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 …
Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Menteri adalah Menteri Keuangan. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat administralif.
160/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea …
mengenai sanksi administratif di bidang kepabeanan. menteri yang menyelenggarakan tirusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (2) Penetapan Badan …
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan …
Hal-hal terkait jaminan atas keberatan di bidang kepabeanan yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai. Pasal 14 (1) Dalam hal tagihan telah dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, Orang melampirkan …
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 3. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan …
Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor & Ekspor
Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi …
Keuntungan Menjadi Mitra Utama Kepabeanan bagi …
Berdasarkan keterangan Anda, kami asumsikan teman Anda tersebut telah dikategorikan sebagai mitra utama kepabeanan. Pasal 1 angka 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tahun 2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan("Permenkeu 229/2015") sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor …
SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP …
Kepabeanan dengan jelas telah mengatur mekanisme keberatan dan banding dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Demikian juga penegasan mengenai penerapan Undang-undang Kepabeanan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor, termasuk pengajuan keberatan, sebagaimana …
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang …
PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002 tentang …
Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang …
DI BIDANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi …
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Pasal 17. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit Di Bidang Kepabeanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
Mengulik Kepabeanan: Pengertian hingga Cara Kerjanya
Pada dasarnya, kepabeanan adalah semua hal yang terkait dengan pengawasan keluar-masuknya barang ke wilayah Indonesia. Jadi, cara kerja yang …